in my opinion sekolah gratis (program 12 thn) belum dpt mengatasi permasalahan pendidikan di indonesia

 sekolah gratis (program 12 thn) belum dpt mengatasi permasalahan pendidikan di indo

Pemaparan kontra  (bagusin,sudah dpt mengatasi pendidikan)

Banyak orang percaya bahwa melalui pendidikan yang benar, wawasan akan semakin bertambah dan terbuka, pergaulan semakin luas, yang secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan kualitas manusia sebagai media terjadinya perubahan status sosial dan ekonomi yang semakin mensejahterakan hidupnya. Walaupun pernyataan ini tidak mutlak, namun pengalaman mengatakan seperti itu, kalaupun toh ternyata tidak membuahkan hasil, itu sifatnya kasuistis. Untuk itulah, dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia Indonesia, mulai tahun 2012, pemerintah merintis program wajib belajar 12 tahun atau hingga jenjang pendidikan menengah.

cukup

Senjata:

Sebagai langkah awal, siswa SMA/SMK juga bakal mendapat kucuran dana bantuan operasional sekolah seperti yang selama ini diberikan kepada siswa jenjang pendidikan dasar. ”

Dalam beberapa tahun ke depan, kenaikan anggaran pendidikan nasional cukup tinggi. Untuk BOS pendidikan dasar tahun 2012 sudah terpenuhi. Jadi, pemerintah mulai merintis BOS untuk SMA/SMK/MA supaya wajib belajar 12 tahun terwujud.  rintisan BOS untuk SMA/SMK/MA ini harus dimulai ,karena sampai tahun 2014 salah satu fokus kebijakan pendidikan nasional adalah mengatasi masalah keterjangkauan.

Jika program perpanjangan wajib belajar ini diterapkan dengan sukses, maka penduduk muda tersebut akan mendapat manfaat dari peningkatan akses pendidikan. Anak-anak ini membawa  peluang yang sangat besar.

 Ketika mereka bergerak menuju pasar tenaga kerja, mereka memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan per-kapita nasional sebelum usia penduduk mengalami penuaan  dan tingkat ketergantungan meningkat. Untuk meraih keuntungan dari bonus demografi ini, generasi yang disebut-sebut “generasi emas” oleh Mendikbud ini harus diberi pendidikan yang lebih

Upaya meningkatkan pencapaian pendidikan sangat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil serta mendorong pertumbuhan Indonesia di masa datang.  Menemukan sumberdaya untuk membiayai peningkatan ini dan pada saat yang sama melakukan investasi pada hal-hal penting untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan merupakan sebuah tantangan.

 Tetapi  temuan sumberdaya ini penting dalam merealisasikan visi Menteri  dalam mewujudkan sebuah sistem pendidikan yang dapat membawa kaum muda ke dalam masa keemasan. baik, dan kesempatan belajar hingga sekolah menengah.

Program 12 tahun dibiayai oleh program BOS,sehingga membuat program ini gratis. Program BOS oleh pemerintah ditunjukan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Misalnya, pembangunan gedung sekolah dan beberapa sarana penunjang lainnya. Fasilitas pendidikan, diakui atau tidak adalah merupakan sarana penting untuk menunjang kualitas pendidikan. Sarana infrastruktur pendidikan yang baik akan memudahkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman orang atas suatu bidang pembelajaran

Jika kita bertanya-tanya mengapa pendidikan 12 tahun itu perlu gratis?

Jika kita masih mempertanyakan mengapa biaya pendidikan harus gratis maka sebaiknya kita kembali ke tahun 1945 ketika kita memproklamirkan diri sebagai bangsa Indonesia yang mer

deka yang bercita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya.

Coba pikir, bagaimana mungkin kita akan dapat mencerdaskan bangsa ini jika untuk mendapatkan pendidikan dasar saja warga negaranya kesulitan karena pendidikan yang dikelola oleh pemerintah mahal harganya? Apa gunanya kita merdeka jika ternyata pendidikan dasar dengan kualitas burukpun harus kita peroleh dengan biaya mahal? Mana berkah kemerdekaan yang kita cita-citakan sejak setengah abad yang lalu tersebut? Apakah kita harus menunggu hingga satu abad baru cita-cita kemerdekaan tersebut bisa kita peroleh? Cobalah tengok negara-negara maju atau negara-negara tetangga. Tanpa gembar-gembor :”Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.” “Prioritas utama pemerintahan kita adalah peningkatan kualitas SDM!”, “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina”, “Menuntut Ilmu adalah kewajiban sejak dalam buaian sampai liang kubur”, “Hanya dengan SDM yang berkualitas kita dapat membangun negeri ini,” dan berbagai jargon-jargon politik lain, mereka secara otomatis sejak semula sudah menggratiskan biaya pendidikan bagi warga negaranya.

  Salah satu cara agar pendidikan di negara kita merata adalah dengan mengadakan pendidikan gratis untuk setiap jenjang pendidikan dan beasiswa. Kewajiban membayar iuran sekolah diambil alih oleh pemerintah. Bahkan, murid juga memperoleh pinjaman buku dari perpustakaan sekolah. Ketika sekolah tidak membebani masyarakat secara finansial, tentunya para orang tua tidak memiliki lagi alasan kuat untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga, angka partisipasi sekolah pun akan meningkat.

Dengan adanya pendidikan gratis, semua masalah pun dapat teratasi. Selain itu, pendidikan gratis juga tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah karena pemerintah daerahlah yang mengaplikasikannya. Selain itu juga jika ada aturan yang jelas tentang program wajib belajar12 tahun, maka tidak ada satupun orangtua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah, serta pemerintah dapat memberi sanksi terhadap orangtua yang tidak menyekolahkan anak pada usia wajib belajar

Adapun dampak positif yang dapat terjadi karna wajib belajar 12 tahun adallah

Meratanya pendidikan di Indonesia

Tingkat pendidikan di Indonesia akan meningkat

Mencerdaskan para penerus bangsa

Meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia

Negara dapat mengolah sumber daya alam sendiri tanpa bantuan pihak asing

Tingkat pengangguran akan berkurang

Tingkat kemiskinan akan turun

Memajukan pendidikan dan perekonomian bangs

Pemaparan pro (jelek)

Pendidikan di jenjang SMA/SMK dirasakan masih sulit dijangkau karena masalah biaya sekolah. Hal ini terlihat dari angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah tahun 2009/2010 yang baru mencapai 69,6 persen. Jika wajib belajar 12 tahun benar 2 telah siap, pemerintah akan menetapkan usia wajib belajar hingga SMA/SMK/MA. Untuk pendidikan dasar, usia wajib belajar ditetapkan 7-18  tahun,namun kenyataan  nya wajib belajar bukan solusi terbaik dari pendidikan Indonesia yg semakin terpuruk ini.

 SEJATINYA azas pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Tapi nyatanya, masih banyak anak yang hak-haknya dirampas. Mulai dari sisi fasilitas hingga beasiswa. Anak-anak yang berasal dari kelas menengah atas justru kerap mendapatkan beasiswa, sementara anak-anak cerdas yang berasal dari kelas menengah ke bawah malah terpinggirkan. Kontradiktif. .malah dengan adanya pendidikan 12 tahun yang katanya gratis ini,sulit dipercaya bahwa hak si miskin mendapatkan beasiswa dirampas juga.ini buakn merupakan solusi yg tepat

Senjata:

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melalui Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad mengaku masih ada kesulitan untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar 12 tahun.

mutu pendidikan yang berkualitas harus didukung dengan pembiayaan yang mencukupi. Namun sampai saat ini seperti yang dapat kalian lihat wajib belajar 12 tahun tidak bisa menjadi solusi pendidikan Indonesia saat ini.

program wajib belajar 12 tahun  tidak akan berarti jika tidak disertai dengan jumlah sekolah yang memadai,sampai saat ini jumlah sekolah negeri di Indonesia untuk kalangan SD/SMP/SMA belum memadai sehingga masih banyak anak tidak mampu yang tidak dapat bersekolah,

Menurut estimasi Bank Dunia, dibutuhkan sekitar 6,4 juta sekolah tambahan untuk mengakomodir semua anak usia 7-18 tahun – mayoritas di tingkat menengah atas(SMA)

.Jika pemerintah dapat memenuhi separuh dari kebutuhan ini (jumlah sekolah yang tersedia saat ini terbagi rata antara sekolah negeri dan sekolah swasta), dibutuhkan lebih dari Rp. 60 triliun ($6 milyar) untuk biaya-biaya dasar seperti guru, ruang kelas,fasilitas yg memadai  dan input pendidikan lainnya.   

Namun demikian, infrastruktur saja tidak cukup. Banyak sekali anak-anak yang putus sekolah, bahkan sebelum memasuki tahap pendidikan menengah.

.Pemerintah Indonesia kini berencana memperluas skema beasiswa untuk anak-anak keluarga miskin; yg perkirakan rencana ini memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 8 triliun ($ 0,8 milyar). Alhasil, biaya untuk memperpanjang wajib belajar dari 9 ke 12 tahun dapat menyita seperlima dari seluruh anggaran negara saat inii

Masih sangat banyak sekali kebutuhan negara kita saat ini,namun banyak tersita oleh biaya pendidikan.kenyataan nya pada saat ini pemerintah sudah mengeluarkan biaya yg cukup besar untuk pendidikan ,namun sekolah di Indonesia masih banyak yg belum layak untuk proses kbm,serta fasilitas yang sangat tidak menunjang,dan jarak sekolah yg cukup jauh.apakah bisa 12 tahun dikatakan solusi untuk pendidikan Indonesia,saya rasa ini tidak efektif dan hanya menghambur2 kan uang saja

Anggaran pendidikan saat ini  sudah dialokasikan untuk program-program yang sudah berjalan. Salah satu alokasi terbesar adalah program sertifikasi guru yang menggandakan gaji para guru, dan alokasi ini akan terus bertambah seiring dengan target Indonesia untuk mensertifikasi semua guru.Sementara itu, kualitas pendidikan dasar masih rendah dan terdapat kebutuhan investasi untuk meningkatkan pembelajaran murid.

Pertanyaan untuk kontra : Lantas, bagaimana Indonesia dapat membiayai segala program pendidikan ini tanpa jatuh kedalam jurang fiskal?

Menurut kami cara yang tepat ialah Dengan merestrukturisasi anggaran, Pemerintah Indonesia dapat mengatasi inefisiensi belanja pendidikan yang kini tengah terjadi. Misalnya, untuk masalah infrastruktur sekolah:  seperlima dari seluruh sekolah dasar di Indonesia hanya memiliki 90 murid dan rata-rata memiliki satu guru untuk setiap 10 siswa. Memang harus diakui beberapa sekolah kecil melayani area terpencil dan berpopulasi jarang (contoh soal, kawasan pegunungan di Papua), namun banyak sekolah-sekolah kecil yang sebenarnya berlokasi di area padat penduduk. Sekitar 39 persen dari total sekolah dasar di Jawa Timur – salah satu propinsi paling padat penduduk – memiliki kurang dari 120 murid.

 Dibanding negara-negara lain, rasio murid-guru di Indonesia tergolong cukup rendah – bahkan  dibawah tingkat rasio untuk penyelenggaraan pendidikan berkualitas baik. Menurut kajian belanja publik terakhir di Indonesia  (Bank Dunia 2013), 10% dari anggaran pendidikan bisa dihematkan jika rasio siswa-guru ditingkatkan ke tingkat rata-rata internasional.

Bukan berarti harus ada sekolah yang ditutup atau guru yang dipecat – justru sebaliknya. Sekolah-sekolah dan guru-guru yang ada dapat menjadi basis ekspansi sekolah menengah. Jika didukung dengan program pelatihan guru dan program konversi sekolah, saya rasa tidak membutuhkan program wajib belajar 12 tahun,yang penting Indonesia mempunya tenaga pengajar yang mengutamakan kualitas.

SEJATINYA azas pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Tapi nyatanya, masih banyak anak yang hak-haknya dirampas. Mulai dari sisi fasilitas hingga beasiswa. Anak-anak yang berasal dari kelas menengah atas justru kerap mendapatkan beasiswa, sementara anak-anak cerdas yang berasal dari kelas menengah ke bawah malah terpinggirkan. Kontradiktif. .malah dengan adanya pendidikan 12 tahun yang katanya gratis ini,sulit dipercaya bahwa hak si miskin mendapatkan beasiswa dirampas juga.ini buakn merupakan solusi yg tepat

Bagaimana pula dengan nasib anak-anak yang haknya memperoleh pendidikan dirampas oleh ekonomi keluarga yang membelit kehidupan mereka. Anak-anak itu terpaksa bekerja membantu orangtuanya demi sesuap nasi hari itu. Ini adalah Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah, dan faktanya sudah belasan tahun lalu persoalanan ini juga yang mengerucut. Percuma saja, program wajib belajar sembilan tahun (gratis) slogan pemerintah. Gratis hanyalah slogan untuk pemerintah,tapi untuk si miskin mana ada yg gratis.

  anak-anak tidak mendapatkan kesempatan waktu untuk belajar, karena waktunya termakan oleh kesibukannya membanting tulang. Kecuali pemerintah mau menjadi penjamin kehidupan anak dan keluarganya sampai kehidupan mereka menjadi mapan dan mandiri. Apakah mungkin pemerintah mampu melakukan itu? Itu baru satu anak, hitung saja ada berapa jumlah anak yang bernasib seperti itu di seluruh Indonesia. Jika angkanya mencapai ribuan mungkin jutaan, mampukah pemerintah?

Pertanyaan :dari sisi mana anda bisa melihat keefektifan program 12 tahun ini,tolong paparkan dengan real.

Kesimpulan: Persoalanan Hak Azasi Manusia (HAM) pendidikan pun menyenggol para pendidik (guru). Artinya, masih banyak hak-hak guru yang belum diberikan. Padahal tuntutan untuk menempah dan mencetak generasi-generasi berkualitas di masa depan diserahkan penuh kepada guru, tapi asupan ‘gizi’ untuk memenuhi standar guru yang berkualitas kerap terlupakan. Padahal menurut Abdi, tuntutan itu idealnya diikuti dengan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat demi mengasah kualitas para pengajar di negeri ini.itu adalah point terpenting dari solusi apapun J

Kebijakan pemerintah dalam menerapkan Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu bukti pelanggaran HAM guru. Hak guru dirampas dalam sistem UN. Guru adalah person terdekat bagi para siswa. Guru yang paling tahu seperti apa kemampuan, kelebihan, kekurangan para siswa. Hitungan hari dalam tiap semester sejak siswa duduk di kelas nol adalah fakta yang tak bisa ditampik. Guru lah yang paling pantas untuk memberikan penilaian kepada siswa-siswanya. Tapi hak-hak guru ini dirampas oleh pemerintah. 

“Jika begitu, sebaiknya pemerintah saja yang langsung mengajar siswa-siswa itu. Tak perlu lagi ada person-person bernama guru,” ketus Abdi.

Dalam kacamata KAMG Medan, dari sisi relugasi dan kebijakan pemerintah masih terlihat tidak serius. Pemerintah menganggap, kualitas itu terletak pada angka. Artinya jika siswa-siswa Indonesia mampu memperoleh angka nilai yang tinggi dalam sistem UN yang diterapkan pemerintah. Maka nama Indonesia pun akan harum di mata luar negeri karena berhasil mencetak siswa-siswa yang berkualitas.